Sebuah fakta menunjukan adanya salah kaprah antara pendaftaran dan pencatatan PKWT pada instansi ketenagakerjaan terkait (Disnakertrans). Pada UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. Kep.100/MEN/VI/2004 menentukan bahwa PKWT wajib dicatatkan oleh perusahaan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kota/kabupaten setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatangi PKWT tersebut. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pencatatan tersebut adalah kewajiban, dan bukan hanya sekedar pendaftaran. Lalu, ada sanksi hukum jika hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan.
Sanksi Hukum Jika PKWT Tidak Di Catatkan
Bila kita review Pasal 13 KEPMEN, berisi bahwa PKWT wajib dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan terkait dalam waktu 7 hari setelah penandatanganan PKWT. Jika perusahaan tidak mencatatkan PKWT, maka perusahaan tersebut telah lalai atas kewajibannya, dan berarti perusahaan/pengusaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:
- 11 Cara Ampuh Hilangkan Kejenuhan Saat Bekerja
- Program Referensi Karyawan Untuk Kepentingan Rekrutmen
- Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Gaji Karyawan
- Tips Menyewa Ruangan Kantor Pertama Anda
- Aplikasi Absensi Online
Jika kita kaitkan dengan regulasi pada Pasal 52 UU Ketenagakerjaan tentang syarat sahnya perjanjian kerja, maka bahwa salah satu syarat tersebut berisi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PWKT yang tidak dicatatkan oleh perusahaan berarti hal tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang berlaku.
Terhadap PKWT yang tidak memenuhi syarat yang sah, solusi yang bisa gunakan ada pada dalam pasal 52 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjadi “batal demi hukum”. Berarti dapat disimpulkan bahwa PWKT yang tidak dicatatkan oleh perusahaan ke Disnakertrans maka PWKT batal demi hukum.
Source: legalakses.com
