Share untuk berbagi kebermanfaatan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sejatinya, menikah merupakan sebuah hal sakral dan krusial didalam kehidupan seseorang. Setiap orang tentu hanya ingin menikah sekali, untuk itu setiap orang akan memilih dengan teliti sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangannya. Tentu saja jodoh tidak ada yang tahu darimana datangnya, bisa saja jodoh anda merupakan teman lama, kenalan melalui sosial media atau mungkin jodoh anda adalah rekan kerja dikantor.

Baca juga: Tindakan Yang Harus Dilakukan Jika Mendapat Pesangon Tidak Sesuai

Tidak sedikit perusahaan yang menerapkan aturan larangan bagi setiap karyawannya untuk memiliki hubungan baik hubungan darah ataupun menikah. Bahkan banyak perusahaan yang memberikan hukuman tegas yaitu pemecatan terhadap salah satu karyawan yang memiliki hubungan dengan karyawan lainnya. Perusahaan beralasan jika seorang karyawan yang memiliki hubungan dengan karyawan lain bekerja didalam satu kantor maka mereka tidak akan fokus terhadap pekerjaannya karena akan membawa masalah pribadi kedalam pekerjaan.

Padahal MK telah melakukan putusan untuk memperbolehkan sesama pegawai menikah atau memiliki hubungan dan melarang perusahaan melakukan PHK kepada karyawan yang memiliki hubungan didalam perusahaan. Aturan ini tertuang didalam putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang pernikahan sesama pegawai dalam satu perusahaan. Lalu bagaimana langkah hukum yang harus diambil jika perusahaan tetap melakukan PHK kepada karyawan yang menikah didalam satu perusahaan? Untuk mengetahuinya, silahkan simak penjelasannya.

Baca juga: Cara Menghitung PPH 21 Pegawai Harian Lepas (Karyawan Tidak Tetap)

Langkah hukum yang harus diambil jika di PHK karena menikah dengan teman satu kantor

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, setiap perusahaan tidak boleh melakukan PHK dengan alasan menikah dengan teman satu kantor. Hal ini seperti putusan MK yang tertuang didalam Keputusan No 13/PUU-XV/2017 yang menyatakan jika frasa “kecuali telah diatur didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berikut adalah isi Pasal 153 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003:

Pengusaha/Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan karyawan/pekerja memiliki pertalian darah dan/atau ikatan pernikahan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Artinya, sejak MK memberikan keputusan, perusahaan tidak boleh melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya karena memiliki ikatan pernikahan. Atau secara garis besar perusahaan dilarang untuk memberikan larangan pernikahan antara sesama karyawan dalam perusahaan, jika hal tersebut tertuang didalam peraturan kerja, peraturan perusaaan dan perjanjian kerja bersama maka aturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak berlaku.

Baca juga: Aturan Mengenai Suami Istri Bekerja Dalam Satu Perusahaan

Mahkamah Agung menjelaskan jika pertalian darah atau hubungan pernikahan yang terjadi didalam satu perusahaan adalah takdir yang tidak bisa direncanakan atau dihindari. Untuk itu, menjadikan sebuah hal yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak atas pekerjaan serta hak untuk berkeluarga tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara hukum.

Lalu bagaimana jika perusahaan tetap memberikan PHK kepada karyawan yang memiliki hubungan pernikahan? Jika perusahaan tidak menjalankan Putusan MK No 13 Tahun 2017 dan melakukan PHK kepada karyawan yang menikah dengan rekan satu kantor maka PHK tersebut batal dan perusahaan wajib untuk mempekerjakan kembali karyawan tersebut.

Baca juga: Ini 5 Peraturan Kantor Yang Paling Dibenci Oleh Karyawan

Jika perusahaan tetap memberikan PHK dan menyebabkan perselisihan antara karyawan dan perusahaan maka ada baiknya permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial. Karyawan dan perusahaan harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK, namun jika PHK tidak dapat dihindari maka pengusaha dapat berunding hingga mencapai kesepakatan.

Itu tadi adalah langkah hukum yang harus anda lakukan jika di pecat karena menikah dengan teman satu kantor. Perusahaan yang tetap memberikan larangan kepada karyawannya untuk memiliki hubungan dengan rekan kerja tentu melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak dalam bekerja dan hak berkeluarga.

APS HRD SYSTEM - SOFTWARE HR TERBAIK


Share untuk berbagi kebermanfaatan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.