Share untuk berbagi kebermanfaatan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dengan memberikan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial ekonomi maupun kesehatan kepada setiap pekerja di Indonesia. Setiap pekerja/karyawan akan dikenakan iuran yang dibayarkan setiap bulannya tergantung dengan besarnya gaji/upah yang diperoleh oleh karyawan perbulan. Sebagian pembayaran BPJS juga ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan bekerja.

Ada empat program yang diberikan pemerintah didalam BPJS diantara adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).

Baca juga: Cara Menghitung Uang Lembur Sesuai Undang-Undang

Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan tempat karyawan bekerja, besar iuran yang harus dibayar juga tergantung dengan tingkat resiko pekerjaan dan dievaluasi setiap dua tahun sekali, untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibagi menjadi beberapa kelompok:

  • Kelompok 1 (tingkat resiko sangat rendah) : 0,024% dari upah perbulan
  • Kelompok 2 (tingkat resiko rendah) : 0,54% dari upah perbulan
  • Kelompok 3 (tingkat resiko sedang) : 0,89% dari upah perbulan
  • Kelompok 4 (tingkat resiko tinggi) : 1,27% dari upah perbulan
  • Kelompok 5 (tingkat resiko sangat tinggi) : 1,74% dari upah perbulan

Untuk iuran Jaminan Kematian (JKM) juga ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tempat karyawan bekerja dan ditetapkan sebesar 0,30% dari total gaji perbulan.

Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar oleh karyawan dan juga perusahaan tempat karyawan bekerja dengan aturan total iuran sebesar 5,7% dari upah perbulan dan dengan pembagian 3,7% dibayarkan oleh perusahaan karyawan dan 2% dibayarkan oleh karyawan.

Baca juga: Langkah-Langkah Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Sementara total iuran Jaminan Pensiun (JP) yang harus dibayarkan adalah 3% dari upah perbulan dengan pembagian 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan.

Sebelum mengetahui cara hitung BPJS Karyawan, ada beberapa data yang harus anda ketahui dan anda kumpulkan sebagai dasar perhitungan BPJS Karyawan, beberapa data yang harus di kumpulkan diantaranya:

  • Data gaji pokok dan tunjangan tetap bagi setiap karyawan di perusahaan.
  • Mengetahui UMP/UMR/UMK yang berlaku diwilayah tempat perusahaan berada untuk dijadikan perhitungan dasar BPJS karyawan.
  • Mengetahui apakah perusahaan telah menentukan tingkat resiko pekerjaan sesuai dengan aturan BPJS, hal ini berguna untuk menentukan nilai presentase dari perhitungan BPJS.

Cara hitung iuran BPJS karyawan

Misalnya ada sebuah perusahaan bernama PT Maju Mundur yang berletak di kota Medan memiliki 2 karyawan yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kedua karyawan diperusahaan PT Maju Mundur memiliki gaji dan tunjangan yang berbeda seperti dibawah:

  • Andi mendapat upah perbulan sebesar Rp 4.000.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp 1.500.000
  • Soraya mendapat upah perbulan sebesar Rp 7.500.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp 2.500.000

Lalu berapa total iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar setiap bulannya?

Baca juga: 5 Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Memilih Aplikasi Penggajian

Pertama anda harus mengetahui terlebih dahulu UMP/UMK/UMR kota Medan dan tingkat resiko lingkungan kerja yang dimiliki perusahaan. Kita contohkan UMP dikota Medan adalah Rp 4.000.000 dan tingkat resiko lingkungan kerja yang dimiliki perusahaan adalah rendah maka perhitungan untuk masing-masing karyawan adalah:

Upah Andi sebulan Rp 4.000.000 + Rp 1.500.000 = Rp 5.500.000

Karena upah Andi sebulan lebih besar dari UMP dan dibawah batas tertinggi upah sebulan (Rp 8.000.000) maka yang dijadikan hal dasar perhitungan BPJS Ketenagakerjaan adalah upah Andi perbulan yaitu sebesar Rp 5.500.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

Baca juga: Begini Peraturan Dan Cara Hitung Uang Pesangon PHK Karyawan

  • Iuran JKK: 0,54%  x Rp 5.500.000 = Rp 29.700 yang dibayarkan oleh perusahaan.
  • Iuran JKM: 0,30%  x Rp 5.500.000 = Rp 16.500 yang dibayarkan oleh perusahaan.
  • Iuran JHT: 5,7% x upah bulanan dengan pembagian 3,7% kepada perusahaan dan 2% kepada karyawan, sehingga:
    • 3,7 %  x Rp 5.500.000 = Rp 203.500 dibayar oleh perusahaan
    • 2%  x Rp 5.500.000 = Rp 110.000 dibayar oleh karyawan dengan cara potong gaji
  • Iuran JP: 3% x upah bulanan dengan pembagian 2% kepada perusahaan dan 1% kepada karyawan sehingga:
    • 2% x Rp 5.500.000 = Rp 110.000 dibayar oleh perusahaan
    • 1% x Rp 5.500.000 = Rp 55.000 dibayar oleh karyawan dengan cara potong gaji
  • Total: iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan adalah
    • Dari perusahaan 29.700 + 16.500 + 203.500 + 110.000 = Rp 359.700
    • Dipotong dari gaji karyawan 110.000 + 55.000 = Rp 165.000
    • Total keseluruhan: Rp 359.700 + Rp 165.00 = Rp 524.700

Upah Soraya sebulan Rp 7.500.000 + Rp 2.500.000 = Rp 10.000.000

Karena upah Soraya sebulan lebih besar dari UMP dan diatas batas tertinggi upah sebulan (Rp 8.000.000) maka yang dijadikan hal dasar perhitungan BPJS Ketenagakerjaan adalah batas upah sebulan yaitu sebesar Rp 8.000.000 dengan perhitungan sebagai berikut:

Baca juga: Beberapa Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Besaran Gaji Karyawan

  • Iuran JKK: 0,54%  x Rp8.000.000 = Rp 43.200 yang dibayarkan oleh perusahaan.
  • Iuran JKM: 0,30%  x Rp 8.000.000 = Rp 24.000 yang dibayarkan oleh perusahaan.
  • Iuran JHT: 5,7% x upah bulanan dengan pembagian 3,7% kepada perusahaan dan 2% kepada karyawan, sehingga:
    • 3,7 %  x Rp 8.000.000 = Rp 296.000 dibayar oleh perusahaan
    • 2%  x Rp 5.500.000 = Rp 160.000 dibayar oleh karyawan dengan cara potong gaji
  • Iuran JP: 3% x upah bulanan dengan pembagian 2% kepada perusahaan dan 1% kepada karyawan. Karena nilai maksimal perhitungan Jaminan Pensiun (JP) adalah Rp 7.000.000 sedangkan upah Soraya perbulan yang dijadikan dasar perhitungan adalan Rp 8.000.000 maka yang dijadikan dasar perhitungan iuran Jaminan pensiun adalah Rp 7.000.000, sehingga:
    • 2% x Rp 7.000.000 = Rp 140.000 dibayar oleh perusahaan
    • 1% x Rp 7.000.000 = Rp 70.000 dibayar oleh karyawan dengan cara potong gaji
  • Total: iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan adalah
    • Dari perusahaan 43.200 + 24.000 + 296.000 + 140.000 = Rp 503.200
    • Dipotong dari gaji karyawan 160.000 + 75.000 = Rp 230.000
    • Total keseluruhan: Rp 503.200 +Rp 230.000 = Rp 733.200

Total iuran yang harus dibayarkan untuk kedua karyawan adalah Rp 524.700 + Rp 733.200 = Rp 1.257.900.

Itu tadi adalah contoh dan cara menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Dengan mengetahui bagaimana cara hitung iuran BPJS maka tim HR dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi proses perhitungan secara manual memiliki beberapa kekurangan seperti rumitnya perhitungan menyebabkan lambatnya proses perhitungan dan rawannya terjadi kesalahan saat menghitung BPJS. Jika perusahaan terlambat melakukan pembayaran maka perusahaan akan terkena denda, selain itu kesalahan perhitungan membuat karyawan tidak mendapatkan haknya. Untuk mengatasi kerumitan perhitungan BPJS, anda dapat menggunakan aplikasi HRD terbaik. Dengan menggunakan aplikasi APS HRD System anda akan terbantu dalam melakukan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan, THR, Cuti, PPH 21 dan Lembur.

APS HRD SYSTEM - SOFTWARE HR TERBAIK


Share untuk berbagi kebermanfaatan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>